News

Financial institution BJB – Kejati Banten Teken Kerjasama Bantuan Penanganan Masalah Hukum

Foto: Dok. Financial institution BJB

SERANG, EKBISBANTEN.COM – PT Financial institution Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Financial institution BJB) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Banten tentang Penanganan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara di di Aula Kejaksaan Tinggi Banten pada Kamis (18/3).

Direktur Utama Financial institution BJB Yuddy Renaldi mengatakan, sinergitas ini diharapkan dapat membantu Financial institution BJB untuk menangani penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara, yang meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya, disamping juga kerjasama dalam peningkatan kompetensi teknis sumber daya dari kedua belah pihak.

“Kami juga berharap, penandatanganan PKS di antara kedua belah pihak merupakan tonggak awal bagi kerjasama lain ke depannya, dengan tangan terbuka Financial institution BJB siap menjadi mitra bagi Kejaksaan Tinggi Banten dan senantiasa beriringan bersama yang pada akhirnya akan bermuara pada sinergi yang berkesinambungan diantara kedeua belah pihak,” ujar Yuddy dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan, dunia perbankan adalah suatu lingkup institusi yang dilandasai oleh adanya suatu kepercayaan masyarakat dari segenap lapisan. Financial institution dikenal sebagai institusi yang sarat dengan berbagai aturan hukum. Dalam setiap gerak dinamisnya, operasional perbankan selalu lekat dengan persoalan hukum yang menyertai.

“Suatu financial institution dalam menjalankan aktivitas transaksi keseharian tidak lepas dari kasus perbankan yang muncul baik dari interior atau pihak luar. Tak jarang kejahatan perbankan ini berujung ke pengadilan,” katanya.

Pegawai financial institution wajib mengetahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus senantiasa mengikuti pola pikir dan sikap tindak yang bersifat hukum.

“Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah adanya fraud yang kemungkinan terjadi dalam operasional perbankan. Dalam jangka panjang, pola pikir dan sikap tindak yang bersifat hukum ini bermanfaat untuk memahami penyelesaian sengketa perbankan baik melalu proses ligitasi maupun non-ligitasi,” katanya.

Selain melakukan PKS, untuk meningkatkan wawasan dalam bidang hukum dan kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari, Financial institution BJB bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Banten menggelar talkshow penerangan hukum dengan tema “Prison Consciousness Discussion board: Implementasi Governance, Possibility & Complience (GRC) dalam Operasional Perbankan”.

Acara digelar secara on-line dan offline. Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta, pembicara, dan pihak terkait menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sebagai pembicara adalah Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana dan Direktur Utama financial institution bjb Yuddy Renaldi.

Acara akan dipandu oleh Asisten Intelijen Kejati Banten Adhyaksa Darma Yuliano serta turut dihadiri oleh 30 orang pegawai financial institution bjb dari Kantor Wilayah 4 dan Kantor Cabang 4 yang merupakan CEO Regional, Deputi CEO Regional, Pemimpin Cabang, Pemimpin Grup Wilayah, dan Manajer.

“Melalui kegiatan Prison Consciousness Discussion board diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada kami, agar dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional perbankan kedepannya, dapat sejalan dan masih didalam koridor ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Yuddy. (*/ismet)


Bank BJB – Kejati Banten Teken Kerjasama Bantuan Penanganan Masalah Hukum

Related Articles

Back to top button