News

Persoalan Klasik Kejati Banten Kekurangan Anggaran – Banten Perception

SERANG, BANTENINSIGHT.CO.ID – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten mengaku kekurangan anggaran diintansi Kejati Banten menjadi persoalan klasik yang menjadi tantangan besar Kejadi Banten dalam menangani tindak pidana korupsi di Provinsi Banten.

“Masalah klasik sih tetapi juga menjadi masalah kita Bersama Ketika kita ingin menegakkan hukum di Banten ini,” katanya kepada wartawan usai menerima kunjungan Komisi III DPR-RI dalam rangka melaksanakan reses atau dengar pendapat, Senin (22/2).

Lanjutnya, kekurangan anggaran Kejati Banten mempengaruhi dalam penanganan perkara. Ia mencontohkan ketika pihaknya mengajukan biaya tambahan untuk tenaga ahli agar dapat bekerja dengan baik.

“Bagaimana akomodasinya dia, transportasinya dia. Bahkan kunjungannya kelapangan ke TKP dan seterusnya, semuanya harus dibackup,” katanya.

Lanjutnya, seperti yang terjadi pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon yang memiliki 200 MoU dan harus mendampingi dan mengawal kegiatan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara anggaran yang dimiliki hanya Rp8 Miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan kedatangannya ke Kejati Banten  untuk menampung aspirasi dan keluh kesah

Kejaksaan di Banten.’

“Ini bukan pengawasan, ini Komisi III menyerap aspirasi keluh kesah mitra kami kejaksan yang ada di Banten,” katanya.

“Anggaran termasuk diskusi tetang kejaksaan kira-kira kenapa udang-undang ini diperlukan kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka,” imbuhnya. (Fikram)



https://banteninsight.co.identity/persoalan-klasik-kejati-banten-kekurangan-anggaran/

Related Articles

Back to top button